Surabaya, Meganews.co.id – Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berupaya keras untuk mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) sebagai bentuk komitmen reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, pada acara pembinaan pegawai oleh Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta, Jum’at (04/09) pagi di Ruang Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
“Kami dari Kemendukbangga Jawa Timur berupaya mempertahankan predikat ZI-WBK dan ZI-WBBM karena ini sudah kita peroleh beberapa tahun yang lalu dan mungkin salah satu provinsi yang sudah mempunyai dua predikat langsung yang harus kita pertahankan. Dan alhamdulillah komitmen dari semua pegawai insyaallah mendukung,” tutur Shodiqin kepada awak media selepas acara.
Kaper BKKBN Jatim mengaku bahwa Jawa Timur merasa bangga dan senang karena untuk penilaian terkait dengan rapat tinjauan “Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025”, dihadiri langsung Irtama Ucok Abdulrauf Damenta selaku dewan pengarah.
“Tadi sudah banyak arahan. Kami akan mengikuti dan melaksanakan petunjuk bapak irtama terutama terkait data termasuk pegawai kami yang sampai di tingkat kecamatan tetap mendapatkan sosialisasi terkait anti penyuapan, gratifikasi dan sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, itu sebagai wujud dari Kemendukbangga Jawa Timur untuk menerapkan semua pegawai bekerja berintegritas dan bisa dipertanggungjawabkan termasuk kinerjanya. “Tadi kan ada selisih data terkait dengan kegiatan yang dilakukan di kabupaten/kota, tentunya dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti berkoordinasi dengan OPD,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menghubungi para penyuluh KB yang ada di wilayah untuk bagaimana hal itu tidak terulang. “Apakah data yang dimasukkan itu memang error atau ada kesengajaan. Tentu kami akan menindaklanjuti menggunakan data by numbers dari pusat, supaya kita bisa klarifikasi pegawai kami di daerah, harapannya supaya jangan terulang,” tegasnya.
Sementara itu, Irtama Ucok Abdulrauf Damenta menyampaikan bahwa Jawa Timur secara administratif dan dokumentasi, untuk pemenuhan standar ISO sudah sangat bagus dan memenuhi kriteria.
“Kami melihat dari aspek dokumen sangat bagus ya. Artinya memenuhi kriteria ISO. Namun kami berpesan juga dalam hal ISO ini tidak hanya masalah pemenuhan dokumen, tapi bagaimana terhadap kualitas layanan di lapangan,” tandas Ucok.
Sebab dia menjelaskan bahwa terkadang dokumennya bagus, tapi layanannya jelek. “Nah, kami tidak ingin terjadi seperti itu. Sudah menjadi kewajiban kami melakukan pembinaan kantor-kantor perwakilan agar pelayanan di lapangan juga menunjukkan esensi ISO itu,” tukasnya.
Oleh karena itu, ia juga berpesan kepada Kaper Jawa Timur, karena wilayahnya luas, maka harus dicek bener-bener. “Kaper kan baru tiga bulan di sini, meneruskan apa yang sudah dirintis baik oleh kaper sebelumnya, agar perform-nya itu lebih bagus lagi,” tutur Irtama Ucok.
Dia menekankan pesan menteri bahwa untuk melihat ke unit-unit teknis di lapangan. “Itulah tugasnya pak kaper beserta jajarannya, nanti akan diatur secara berkala melakukan kunjungan langsung ke kecamatan, misalnya seperti itu,” katanya.
Terkait penilaian ISO, Ucok menekankan pada masalah integritas. “Kan kita mencegah terjadinya maladministrasi, fraud, terus penyalahgunaan kewenangan. Nah, karena Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana ini mengurus siklus hidup, otomatis datanya tidak boleh ada manipulasi,” tambahnya.
Hal itulah, sambung Ucok, yang diwujudkan dalam manajemen ISO. Karena layanan basisnya adalah data. “Kadang data ada yang salah. Apakah salah input ataukah ada unsur kesengajaan? Karena setiap setiap satu data yang diinput itu bagi kami sudah cost,” urainya.
Alasannya karena siklus hidup tadi kaitannya dengan masalah kontrasepsi, bagaimana mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, juga memanage layanan secara profesional dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau Jawa Timur dari segi datanya sudah bagus. Tapi ada beberapa pelayanan yang perlu dilakukan. Karena kan wilayahnya luas, tapi juga terbatas anggota pak kaper, jadi harus diatur keterbatasan anggaran saat ini, bagaimana cara menjangkau layanan-layanan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan kecamatan termasuk desanya juga,” papar Ucok.
Sehingga keterbatasan personil dan anggaran untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota diperlukan strategi jangkauan yang cermat serta terobosan baru dari pusat menyesuaikan kondisi kekinian.
“Kita nanti akan kita lihat, apanya nih yang akan dikasih? Ternyata kebijakannya. Mereka harus ada terobosan baru. Kalau kebijakan baru dari pusat harus menyesuaikan kebijakan kekinian gitu,” tutupnya. (BJ)
