Sidoarjo, Meganews.co.id — Polemik pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kembali mencuat. Kali ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo disorot sejumlah tokoh masyarakat karena dinilai tidak menunjukkan sikap netral saat melakukan monitoring di lapangan.
Monitoring yang dilakukan bersama aparat kejaksaan tersebut justru menuai kritik, lantaran Dinas PMD disebut membawa seorang narasumber yang merupakan anak dari salah satu calon kepala desa. Sosok tersebut diketahui juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai langkah tersebut tidak tepat dalam situasi yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas penyelenggara pemerintahan.
“Seharusnya PMD hadir sebagai fasilitator yang netral, bukan malah membawa pihak yang punya keterkaitan langsung dengan calon. Ini jelas menimbulkan persepsi keberpihakan,” tutur Aryo, dari Forum Peduli Transparansi Pilkades Pepelegi, Senin (20/04/26).
Ia menambahkan, kehadiran pihak yang memiliki relasi politik dalam forum monitoring berpotensi memperkeruh situasi yang sebelumnya sudah sensitif akibat berbagai polemik tahapan Pilkades.
“Kondisi di Pepelegi ini sudah cukup panas sejak awal, mulai dari persoalan pembentukan panitia hingga transparansi. Ketika PMD tidak peka, kepercayaan publik bisa makin turun,” jelasnya.
Sebelumnya, polemik Pilkades Pepelegi memang telah bergulir cukup panjang. DPRD Kabupaten Sidoarjo bahkan sempat menggelar hearing terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam pembentukan panitia Pilkades.
Kasmuin, tokoh masyarakat lainnya juga menyayangkan sikap Dinas PMD yang dinilai lalai membaca situasi sosial di lapangan.
“Ini bukan sekadar soal prosedur, tapi soal etika dan sensitivitas. Membawa narasumber yang punya kedekatan dengan calon itu tidak etis dalam konteks pengawasan,” terangnya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah, khususnya Dinas PMD, dapat lebih berhati-hati dan menjaga jarak dari pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Kalau ingin Pilkades berjalan damai dan demokratis, semua pihak harus menjaga netralitas. Jangan sampai institusi pemerintah justru memperkeruh suasana,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo terkait tudingan tersebut.(BJ)
