Meganews.co.id, Surabaya – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi penting terkait penyusunan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Acara yang berlangsung selama dua hari, 28–29 April 2025, bertempat di STESIA Surabaya, menandai langkah strategis dalam merumuskan arah kebijakan kependudukan di Jawa Timur.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI, Bonny Prasetyo, hadir memberikan sambutan sekaligus penekanan krusial mengenai urgensi kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan rencana aksi GDPK.
Beliau menggarisbawahi bahwa proses ini tidak bisa berjalan parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dan sinergis dari berbagai kementerian, lembaga, serta dinas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Artinya, harus ada partisipasi dari semua kementerian, lembaga, serta dinas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak hanya dari satu sektor saja, semua pihak harus terlibat aktif,” tutur Bonny. Senin (28/04/25).
Lebih lanjut, Bonny menjelaskan bahwa fokus utama dalam penyusunan GDPK mencakup berbagai aspek vital kependudukan, mulai dari pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penguatan kondisi keluarga, hingga upaya pemerataan persebaran penduduk yang saat ini masih menjadi tantangan.
Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan sangat bergantung pada kemampuan berbagai sektor untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga menjadi sorotan. Bonny mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15–64 tahun).
Peluang emas ini, menurutnya, dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak akan memberikan manfaat optimal secara otomatis.
“Bonus demografi hanya akan tercapai jika sumber daya manusianya siap, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan,” terang Bonny.
Ia menambahkan bahwa istilah demographic dividend dalam konteks demografi merujuk pada keuntungan yang diperoleh dari investasi pada penduduk usia produktif.
Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada isu penciptaan lapangan kerja. Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi, ditambah dengan dominasi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja, menjadi tantangan yang perlu diatasi.
“Kami dari pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan yang lebih baik guna mengoptimalkan potensi bonus demografi,” jelas Bonny.
Sementara itu, Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai peta jalan GDPK kepada seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.
Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah sebuah proses kompleks yang memerlukan pendekatan multi-faktor.
“Bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM, salah satunya melalui GDPK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJMP),” tegas Maria.
Lebih lanjut, Maria menjelaskan bahwa implementasi GDPK di tingkat daerah memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.
Setiap tahunnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengawal implementasi GDPK dengan menetapkan target-target yang terukur dan mendukung peningkatan kualitas SDM di berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan misi seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas di Provinsi Jawa Timur.(BJ)
